INFOTUNTAS.COM — Presiden Prabowo Subianto tengah melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kinerja para menteri menjelang dua tahun masa pemerintahan Prabowo-Gibran. Kepala negara juga mempertimbangkan perombakan kabinet atau reshuffle terhadap menteri yang dinilai belum optimal menjalankan tugas.
Direktur Eksekutif Aljabar Strategic Indonesia, Arifki Chaniago, menilai evaluasi semacam ini bukan pertanda pemerintahan gagal, melainkan langkah untuk memastikan kerja kabinet semakin efektif. Menurutnya, dua tahun sudah cukup untuk memetakan performa masing-masing menteri.
"Evaluasi bukan tanda pemerintahan gagal, tetapi bagian dari upaya memastikan pemerintahan semakin efektif. Dua tahun sudah cukup untuk melihat siapa yang bekerja, siapa yang berlari, dan siapa yang masih sibuk beradaptasi," kata Arifki, Selasa (1/9/26).
Survei Kepuasan Bukan Satu-satunya Indikator Kinerja Menteri
Arifki mengatakan hasil survei kepuasan masyarakat terhadap pemerintah bisa menjadi bahan evaluasi. Namun ia menegaskan, survei tidak seharusnya menjadi satu-satunya patokan dalam menilai kinerja seorang menteri.
"Rapor menteri bukan hanya angka survei. Namun, survei memberi gambaran bagaimana masyarakat melihat kerja pemerintah," ujarnya.
Dinamika politik dan tuntutan masyarakat yang berkembang cepat menuntut menteri tidak hanya mewakili partai politik koalisi. Kompetensi, kemampuan komunikasi, dan kapasitas eksekusi menjadi syarat mutlak.
"Menteri hari ini tidak cukup hanya pintar di belakang meja. Menteri harus mampu menjelaskan kepada rakyat apa yang dikerjakan pemerintah dan apa manfaatnya," kata Arifki.
Kinerja Menteri Berkaitan Langsung dengan Citra Presiden
Arifki mengingatkan bahwa keberhasilan atau kegagalan menteri berdampak langsung pada citra presiden. Program yang dijalankan menteri, jika sukses, akan memperkuat pemerintahan Prabowo. Sebaliknya, kegagalan eksekusi program bisa menjadi beban politik bagi presiden.
"Poin menteri masuk ke Prabowo, tetapi beban menteri juga kembali ke Prabowo. Karena itu, Presiden membutuhkan figur yang memahami visi, prioritas, dan ritme pemerintahannya," ujarnya.
Arah kebijakan pemerintahan Prabowo sejauh ini dinilai sudah jelas. Tantangan berikutnya adalah memastikan seluruh menteri mampu menerjemahkan agenda itu menjadi kebijakan yang konsisten dan memberikan hasil nyata.
"Programnya bisa bagus, tetapi kalau eksekutornya tidak mampu menerjemahkan, program itu akan kehilangan tenaga," kata Arifki.
Reshuffle Harus Jadi Peningkatan Kualitas Kabinet
Menurut Arifki, reshuffle merupakan kesempatan bagi presiden untuk memperkuat kabinet. Jika masih ada menteri yang belum menangkap arah pemerintahan setelah dua tahun, pertanyaan yang muncul adalah apakah perlu terus memberi waktu belajar atau mengganti dengan figur yang sejak awal siap bekerja.
"Kalau setelah dua tahun masih ada yang belum memahami arah Presiden, pertanyaannya sederhana: kita terus memberi waktu untuk belajar atau mencari pemain yang sejak awal sudah siap bermain?" ujarnya.
Ia menegaskan, reshuffle tidak boleh hanya dipandang sebagai pergeseran posisi demi kepentingan politik. Rekam jejak, kompetensi, integritas, kemampuan komunikasi, serta penerimaan publik harus menjadi bahan pertimbangan utama.
"Reshuffle jangan hanya bongkar-pasang kursi. Reshuffle harus menjadi upgrade kabinet," tegas Arifki.
Memasuki tahun ketiga pemerintahan, ia menilai presiden membutuhkan kabinet yang lebih solid, cepat, dan mampu menjaga kepercayaan publik. Tahun pertama untuk membangun tim, tahun kedua untuk melihat siapa yang benar-benar bekerja, dan tahun ketiga adalah waktu untuk menghasilkan.
"Presiden tidak sekadar membutuhkan orang untuk mengisi kursi, tetapi pemain yang mampu membantu memenangkan pertandingan," pungkasnya.
