JAKARTA - Penyaluran beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) dipastikan tidak mencapai target 1,5 juta ton pada tahun ini. Direktur Utama Perum Bulog, Ahmad Rizal Ramdhani, menyebut hingga akhir Desember 2025 realisasi penyaluran hanya mencapai sekitar 60 persen.
Rizal menyampaikan bahwa hingga Rabu, 24 Desember 2025, penyaluran beras SPHP baru mencapai 784 ribu ton atau 52,8 persen dari target. Ia menambahkan bahwa rendahnya realisasi disebabkan oleh penghentian sementara penyaluran pada periode Maret hingga Juni.
Menurut Rizal, penghentian tersebut menjadi salah satu faktor utama yang membuat target SPHP sulit tercapai. Meskipun demikian, Bulog tetap berkomitmen untuk menyelesaikan sisa penyaluran hingga akhir tahun 2025.
Strategi Bulog untuk Tahun Depan
Untuk tahun depan, Bulog mengusulkan agar penyaluran SPHP dilakukan sepanjang tahun penuh. Hal ini diharapkan dapat meningkatkan realisasi penyaluran dan menjaga stabilitas harga beras.
Rizal menjelaskan, penyaluran SPHP akan tetap dilakukan di daerah sentra produksi dengan catatan volume dikurangi. Strategi ini bertujuan agar petani tidak dirugikan selama periode panen.
“Jadi ke depan, supaya SPHP-nya juga besar capaiannya, harapan kami mulai dari Januari sampai Desember tetap ada SPHP. Tapi wilayah sentra penyalurannya diperkecil,” ujar Rizal.
Bulog menekankan bahwa penyaluran yang merata sepanjang tahun dapat menjaga ketersediaan beras di pasar. Dengan demikian, lonjakan harga dapat dicegah menjelang musim perayaan atau kondisi tertentu.
Kuota Penyaluran SPHP Tahun 2026 Masih Menunggu Keputusan
Hingga saat ini, pemerintah belum menetapkan penugasan baru untuk penyaluran SPHP tahun 2026. Rizal memprediksi kuota penyaluran akan tetap sama seperti tahun 2025, yakni 1,5 juta ton.
Deputi Bidang Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan Badan Pangan Nasional (Bapanas), I Gusti Ketut Astawa, menyebut bahwa kuota SPHP 2026 masih akan dibahas dalam Rapat Koordinasi Terbatas (Rakortas). Keputusan akhir mengenai penugasan dan kuota akan diumumkan setelah Rakortas digelar.
Ketut menambahkan bahwa seluruh kegiatan pengeluaran beras harus disahkan melalui Rakortas. Hal ini untuk memastikan koordinasi yang baik antara Bulog dan kementerian terkait dalam penyaluran SPHP tahun depan.
Tantangan dan Harapan di Tengah Realisasi Rendah
Rizal menegaskan bahwa meski realisasi tahun 2025 belum optimal, Bulog tetap fokus menjaga ketersediaan beras di pasar. Pemerintah berharap penyaluran yang lebih terstruktur di tahun 2026 dapat meningkatkan efektivitas program.
Salah satu tantangan utama adalah penentuan wilayah penyaluran agar tidak mengganggu pasar petani. Bulog harus menyeimbangkan antara stabilisasi harga dan kesejahteraan petani agar kedua pihak diuntungkan.
Selain itu, koordinasi dengan Bapanas dan kementerian terkait menjadi kunci keberhasilan SPHP tahun depan. Rakortas diharapkan dapat memberikan arahan yang jelas mengenai jumlah kuota, wilayah penyaluran, dan strategi distribusi.
Dengan strategi yang lebih terencana, Bulog optimis penyaluran SPHP tahun 2026 bisa lebih maksimal. Hal ini diharapkan dapat menjaga kestabilan harga beras sekaligus memenuhi kebutuhan masyarakat di seluruh Indonesia.
